Strengthening Indigenous Law Communities in Wakatobi District: “Commitment vs. Challenges”

Hardin • 13 January 2022
2 comments
14 likes

NOTE: THE TEXT HAS BEEN TRANSLATED BELOW.

Penguatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Wakatobi: “Komitmen vs Tantangan”

Menurut data FAO tahun 2013, 70-80% pelaku perikanan di dunia dikategorikan sebagai perikanan skala kecil. Sektor ini telah berkontribusi kepada pembangunan dan pendapatan daerah dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mencatat proporsi nelayan kecil di Wakatobi pada tahun 2019 adalah 98%. Angka ini menunjukan jumlah nelayan kecil di Kabupaten Wakatobi mendominasi sektor perikanan tangkap yang tersebar di empat pulau besar yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Aktor utamanya adalah masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan kecil yaitu Masyarakat Bajo dan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 Angka 33, 34 dan 35 menyatakan karakteristik masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan MHA. Diantara ketiga karakteristik ini, MHA merupakan kelompok yang memiliki hak kolektif yang bisa diakui melalui penetapan Peraturan Bupati (Perbub) sesuai aturan Permen-KP No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. MHA didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakatobi sebagai kabupaten kepulauan secara sejarah tergabung dalam Kesultanan Buton dengan adat dan warisan budaya yang kaya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah mengidentifikasi adanya 11 (sebelas) masyarakat pesisir yang berpotensi untuk dikukuhkan sebagai MHA, dimana (4) empat diantaranya sudah memiliki Perbub.

Eksistensi MHA di Wakatobi sudah dimulai dari pengakuan secara tertulis melalui Perbub Tahun 2017. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan produk hukum Perbub MHA yakni MHA Kadiye Liya (Perbup Wakatobi No. 49 Tahun 2017) yang difasilitasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, MHA Barata Kahedupa (Perbup Wakatobi No. 44 Tahun 2018) dan MHA Kawati Tomia (Perbup Wakatobi No. 45 Tahun 2018) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan terakhir MHA Sara Sarano Wali (Perbup Wakatobi No. 29 Tahun 2019) yang difasilitasi atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan WWF Indonesia. Program perencanaan penyusunan Perbub untuk tujuh MHA yang belum ditetapkan sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Tujuan utama dari pengakuan tertulis MHA ini adalah untuk memberikan hak kolektif kepada MHA dalam pemanfaatan dan pembangunan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Sebagai salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan MHA ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan agar MHA mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Dalam eksekusinya, program-program ini melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu kerjasama dengan lembaga vertikal seperti Balai Taman Nasional Wakatobi, forum pulau di Wakatobi dan organisasi mitra juga merupakan strategi penguatan MHA yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini.

Melalui forum Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Kab. Wakatobi yang dilaksanakan pada 18 Januari 2021 di Hotel Wakatobi, telah dibahas bagaimana keberadaan MHA sebagai aktor konservasi, tantangan sosial dan rencana pengembangan MHA. Penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung perlindungan adat dan budaya dari MHA merupakan aspirasi yang menjadi poin utama diskusi. Para petinggi dan sara MHA menyampaikan perlunya penguatan lembaga adat melalui program stimulan dan pelibatan mitra strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Selain itu pengawasan terhadap wilayah adat dan praktek destruktif yang dilakukan oleh non-MHA juga dianggap menjadi ancaman yang dapat mengundang konflik sosial. Output lainnya, pemerintah daerah Wakatobi melalui dinas terkait juga diharapkan dapat bersinergi dalam pengembangan dan pengawasan MHA. Organisasi pendamping seperti forum pulau dan organisasi yang bergerak pada isu konservasi juga menambahkan untuk menggunakan pendakatan inklusi (isu gender, sosial, ekonomi dan budaya) yang terintegrasi dalam penyusunan rencana aksi pengembangan MHA.

Praktek konservasi dan pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan merupakan titik berat kontribusi MHA sebagai aktor sosial perikanan skala kecil. Kearifan lokal yang dimiliki oleh para MHA ini dianggap menjunjung nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini nilai kearifan lokal yang sejalan dengan praktek konservasi adalah salah satu variable wajib penetapan MHA, dan merupakan kebutuhan para pemangku kepentingan konservasi dalam pembuatan program. Sebagai contoh Kaombo (MHA Sara Sarano Wali) dan Sasi Gurita di Pulau Darawa (MHA Barata Kahedupa) merupakan dua praktek perlindungan wilayah pesisir berbasis pengetahuan adat dengan sistem buka tutup kawasan untuk kebutuhan ekonomi, kepercayaan adat, dan perlindungan spesies tertentu.

Pendekatan penguatan MHA di Kabupaten Wakatobi ini terlihat menggunakan etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain atas asar nilai dan standar budaya sendiri. Dalam konteks ini adalah inisiasi yang cendrung berbentuk instruksi dari atas ke bawah (top-down). Jika hal ini tidak dipertimbangkan akan menjadi tantangan yang dapat menjadi batu sandungan pengembangan MHA di Kabupaten Wakatobi. Solusi mengurangi isu etnosentrisme ini dapat diminimalisir dengan penguatan lembaga adat dan teknis fasilitasi yang efektif. Definisi konservasi mainstrim yang menjadi patokan utama pengambil keputusan di Kabupaten wakatobi saat ini juga sebaiknya mempertimbangkan output berbasis solusi berkeadilan yang mencakup kebutuhan manusia bukan hanya berorientasi output kawasan perlindungan (wilayah dan spesies). Pendampingan forum adat yang intens, pengembangan masyarakat berbasis kebutuhan adat, penguatan regenerasi kelembagaan, pelibatan generasi muda, penggunaan teknologi dan sistem informasi, pelibatan masyarakat lintas adat (masyakat Bajo) dan pengembalian identitas adat menjadikan landasan dasar pembuatan program pengembangan MHA.

Refleksi lebih lanjut, hubungan manusia dengan pengelolaan laut memiliki kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat disederhanakan berdasarkan kepentingan atau target capaian institusi tertentu. Relasi ini berkontribusi pada pemenuhan kesejahteraan non-material untuk kepentingan bersama masyarakat yang meliputi rasa kepemilikan bersama dan pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya penetapan MHA ini, unsur dasar kesejahteraan seharusnya dapat difasilitasi penuh, namun jika salah eksekusi dalam pemberian program akan berdampak kepada perubahan pola pikir para MHA di masa yang akan datang atau bahkan kehilangan identitas adat. Roadmap yang jelas dan pendakatan antar disiplin ilmu harus merupakan pijakan dasar pada program pengembangan MHA di Wakatobi harapannya.


NOTE: THE TEXT ABOVE HAS BEEN TRANSLATED HERE.

Strengthening Indigenous Law Communities in Wakatobi District: “Commitment vs. Challenges”

Strengthening Indigenous Law Communities in Wakatobi District: “Commitment vs. Challenges”

According to FAO data in 2013, 70-80% of fisheries actors in the world are categorized as small-scale fisheries. This sector has contributed to regional development and revenue from the district to the national level. Data from the Department of Maritime Affairs and Fisheries of Wakatobi Regency recorded the proportion of small fishermen in Wakatobi in 2019 was 98%. This figure shows that the number of small fishermen in Wakatobi Regency dominates the capture fisheries sector which is spread over four large islands, namely Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, and Binongko. The main actors are coastal communities who work as small fishermen, namely the Bajo Community and the Indigenous Law Community (MHA).

According to Law no. 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Article 1 Numbers 33, 34 and 35 states that the characteristics of coastal communities consist of local communities, traditional communities and indigenous peoples. Among these three characteristics, MHA is a group that has collective rights that can be recognized through the stipulation of a Regent's Regulation (Perbub) according to the regulation of Permen-KP No. 18 of 2018 concerning Procedures for Determining Customary Law Community Management Areas in Utilization of Space in Coastal Areas and Small Islands. MHA is defined as a group of people who have lived for generations in certain geographical areas in the Unitary State of the Republic of Indonesia because of ties to ancestral origins, strong relations with land, territory, natural resources, have customary government institutions, and customary law order in the country. customary territory in accordance with the provisions of the legislation. Wakatobi as an archipelagic district has historically been incorporated into the Buton Sultanate with rich customs and cultural heritage. Currently, the Wakatobi Regency Government has identified 11 (eleven) coastal communities that have the potential to be confirmed as MHA, of which (4) four of them already have a Perbub.

The existence of MHA in Wakatobi has started from a written acknowledgment through the 2017 Perbub. Currently, the Wakatobi Regency Government has issued a legal product of the MHA Perbub, namely MHA Kadiye Liya (Wakatobi Regulation No. 49 of 2017) facilitated by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, MHA Barata Kahedupa (Perbup Wakatobi No. 44 of 2018) and MHA Kawati Tomia (Perbup of Wakatobi No. 45 of 2018) which was facilitated by the Government of Wakatobi Regency, and finally MHA Sara Sarano Wali (Perbup of Wakatobi No. 29 of 2019) which was facilitated with the cooperation of the Government Wakatobi Regency and WWF Indonesia. The planning program for the preparation of the Perbub for the seven MHA that has not yet been determined is being prepared by the Wakatobi Regency Government.

The main purpose of this written acknowledgment of MHA is to give MHA collective rights in the use and development of sustainable coastal resources. As one of the initiatives to empower coastal communities, strengthening MHA can be used as an effort to provide facilities, encouragement, or assistance so that MHA are able to determine the best choice in utilizing coastal resources and small islands in a sustainable manner. In their execution, these programs involve local, provincial and central governments according to Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. In addition, collaboration with vertical institutions such as the Wakatobi National Park Office, island forums in Wakatobi and partner organizations is also a strategy for strengthening MHA which is the current commitment of the Wakatobi Regency Government.

Through the forum for Institutional Strengthening of Indigenous Law Communities (MHA) to Support Sustainable Management of Marine and Fishery Resources in Kab. Wakatobi which will be held on January 18, 2021 at the Wakatobi Hotel, has discussed how the existence of MHA as a conservation actor, social challenges and plans for the development of MHA. Strengthening human resources and supporting facilities for the protection of indigenous peoples and culture from MHA is an aspiration that is the main point of discussion. MHA officials and advisors conveyed the need to strengthen traditional institutions through stimulant programs and the involvement of strategic partners in coastal resource management. In addition, supervision of customary areas and destructive practices carried out by non-MHA are also considered to be threats that can invite social conflict. Other outputs, the Wakatobi local government through related agencies are also expected to synergize in the development and supervision of MHA. Supporting organizations such as island forums and organizations working on conservation issues also add to using an integrated approach (gender, social, economic and cultural issues) in the preparation of action plans for the development of MHA.

The practice of conservation and development of sustainable coastal areas is an emphasis on the contribution of MHA as a social actor for small-scale fisheries. The local wisdom possessed by these MHAs is considered to uphold noble values ​​that are still applied in the life of the community. In this context, the value of local wisdom that is in line with conservation practices is one of the mandatory variables for determining MHA, and is a necessity for conservation stakeholders in making programs. For example, Kaombo (MHA Sara Sarano Wali) and Sasi Gurita on Darawa Island (MHA Barata Kahedupa) are two traditional knowledge-based coastal protection practices with an open-close system for economic needs, customary beliefs, and protection of certain species.

This approach to strengthening MHA in Wakatobi Regency is seen using ethnocentrism, namely an assessment of other cultures on the basis of their own cultural values ​​and standards. In this context, initiation tends to take the form of top-down instructions. If this is not considered, it will be a challenge that can be a stumbling block to the development of MHA in Wakatobi Regency. The solution to reducing the issue of ethnocentrism can be minimized by strengthening traditional institutions and effective facilitation techniques. The definition of mainstream conservation which is the main benchmark for decision makers in Wakatobi Regency at this time should also consider outputs based on equitable solutions that include human needs, not only output-oriented protected areas (areas and species). Intensive traditional forum assistance, community development based on traditional needs, strengthening institutional regeneration, involving the younger generation, using technology and information systems, involving cross-indigenous communities (Bajo people) and restoring customary identity are the basic foundations for making MHA development programs.

Further reflection, the human relationship with marine management has a high complexity and cannot be simplified based on the interests or achievement targets of certain institutions. This relationship contributes to the fulfillment of non-material welfare for the common interest of the community which includes a sense of shared ownership and the fulfillment of social, cultural, economic and environmental needs. With the establishment of this MHA, the basic elements of welfare should be fully facilitated, but if the wrong execution in the provision of the program will have an impact on changing the mindset of MHA in the future or even losing their traditional identity. A clear roadmap and interdisciplinary approach should be the basic foundation for the MHA development program in Wakatobi, he hoped.

Comments (2)

Darwan Saputra

Kerja kolaborasi semua lembaga baik unsur pemerintah, NGO dan masyarakat itu sendiri menjadi sebuah semangat yang baik untuk mendorong MHA dalam pengelolaan area pesisir di Wakatobi.

[Note: this comment has been translated to English here]
The collaborative work of all institutions, including government, NGOs and the community itself is a good spirit to encourage MHA in the management of coastal areas in Wakatobi.

Veda Santiaji

Mengingat proporsi nelayan skala kecil di Wakatobi mencapai 98 persen, maka pengelolaan perikanan di Wakatobi perlu mengutamakan peran masyarakat adat, lokal dan tradisional. Balai Taman Nasional Wakatobi, sejak tahun 2007, pada sistem zonasi kawasannya telah memberikan "ruang eksklusif" bagi nelayan lokal dimana 4 mil laut dari pesisir pulau dan terumbu atol merupakan area pemanfaatan lokal dimana aktifitas perikanan tangkap maupun budidaya hanya dapat dilakukan oleh nelayan dan pembudidaya lokal. MHA perlu bersama masyarakat lokal dan tradisional merumuskan tatakelola zona pemanfaatan lokal ini agar bisa memberikan kesejahteraan bagi warga Wakatobi secara lestari. Pengorganisasian masyarakat terutamanya pada kelompok-kelompok nelayan dan pembudidaya perlu dilakukan secara konsisten untuk memperkuat kerjasama antar pemanfaatan sumberdaya ikan agar praktek perikanan dan budidaya yang baik bisa diterapkan dan dikontrol bersama.

[NOTE: THE COMMENT ABOVE HAS BEEN TRANSLATED HERE]
Given that the proportion of small-scale fishermen in Wakatobi reaches 98 percent, fisheries management in Wakatobi needs to prioritize the role of indigenous, local and traditional communities. Wakatobi National Park Office, since 2007, the zoning system has provided an "exclusive space" for local fishermen where 4 nautical miles from the island's coast and atoll reefs are local utilization areas where capture fisheries and aquaculture activities can only be carried out by local fishermen and cultivators. . MHA needs to work together with local and traditional communities to formulate the management of this local use zone in order to provide welfare for Wakatobi residents in a sustainable manner. Community organizing, especially in groups of fishermen and cultivators, needs to be done consistently to strengthen cooperation between the use of fish resources so that good fishery and aquaculture practices can be applied and controlled together.

             Join the community