Penguatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Wakatobi: “Komitmen vs Tantangan”

Hardin • 13 January 2022
1 comment
5 likes

Menurut data FAO tahun 2013, 70-80% pelaku perikanan di dunia dikategorikan sebagai perikanan skala kecil. Sektor ini telah berkontribusi kepada pembangunan dan pendapatan daerah dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mencatat proporsi nelayan kecil di Wakatobi pada tahun 2019 adalah 98%. Angka ini menunjukan jumlah nelayan kecil di Kabupaten Wakatobi mendominasi sektor perikanan tangkap yang tersebar di empat pulau besar yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Aktor utamanya adalah masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan kecil yaitu Masyarakat Bajo dan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 Angka 33, 34 dan 35 menyatakan karakteristik masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan MHA. Diantara ketiga karakteristik ini, MHA merupakan kelompok yang memiliki hak kolektif yang bisa diakui melalui penetapan Peraturan Bupati (Perbub) sesuai aturan Permen-KP No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. MHA didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakatobi sebagai kabupaten kepulauan secara sejarah tergabung dalam Kesultanan Buton dengan adat dan warisan budaya yang kaya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah mengidentifikasi adanya 11 (sebelas) masyarakat pesisir yang berpotensi untuk dikukuhkan sebagai MHA, dimana (4) empat diantaranya sudah memiliki Perbub.

Eksistensi MHA di Wakatobi sudah dimulai dari pengakuan secara tertulis melalui Perbub Tahun 2017. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan produk hukum Perbub MHA yakni MHA Kadiye Liya (Perbup Wakatobi No. 49 Tahun 2017) yang difasilitasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, MHA Barata Kahedupa (Perbup Wakatobi No. 44 Tahun 2018) dan MHA Kawati Tomia (Perbup Wakatobi No. 45 Tahun 2018) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan terakhir MHA Sara Sarano Wali (Perbup Wakatobi No. 29 Tahun 2019) yang difasilitasi atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan WWF Indonesia. Program perencanaan penyusunan Perbub untuk tujuh MHA yang belum ditetapkan sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Tujuan utama dari pengakuan tertulis MHA ini adalah untuk memberikan hak kolektif kepada MHA dalam pemanfaatan dan pembangunan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Sebagai salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan MHA ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan agar MHA mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Dalam eksekusinya, program-program ini melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu kerjasama dengan lembaga vertikal seperti Balai Taman Nasional Wakatobi, forum pulau di Wakatobi dan organisasi mitra juga merupakan strategi penguatan MHA yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini.

Melalui forum Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Kab. Wakatobi yang dilaksanakan pada 18 Januari 2021 di Hotel Wakatobi, telah dibahas bagaimana keberadaan MHA sebagai aktor konservasi, tantangan sosial dan rencana pengembangan MHA. Penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung perlindungan adat dan budaya dari MHA merupakan aspirasi yang menjadi poin utama diskusi. Para petinggi dan sara MHA menyampaikan perlunya penguatan lembaga adat melalui program stimulan dan pelibatan mitra strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Selain itu pengawasan terhadap wilayah adat dan praktek destruktif yang dilakukan oleh non-MHA juga dianggap menjadi ancaman yang dapat mengundang konflik sosial. Output lainnya, pemerintah daerah Wakatobi melalui dinas terkait juga diharapkan dapat bersinergi dalam pengembangan dan pengawasan MHA. Organisasi pendamping seperti forum pulau dan organisasi yang bergerak pada isu konservasi juga menambahkan untuk menggunakan pendakatan inklusi (isu gender, sosial, ekonomi dan budaya) yang terintegrasi dalam penyusunan rencana aksi pengembangan MHA.

Praktek konservasi dan pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan merupakan titik berat kontribusi MHA sebagai aktor sosial perikanan skala kecil. Kearifan lokal yang dimiliki oleh para MHA ini dianggap menjunjung nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini nilai kearifan lokal yang sejalan dengan praktek konservasi adalah salah satu variable wajib penetapan MHA, dan merupakan kebutuhan para pemangku kepentingan konservasi dalam pembuatan program. Sebagai contoh Kaombo (MHA Sara Sarano Wali) dan Sasi Gurita di Pulau Darawa (MHA Barata Kahedupa) merupakan dua praktek perlindungan wilayah pesisir berbasis pengetahuan adat dengan sistem buka tutup kawasan untuk kebutuhan ekonomi, kepercayaan adat, dan perlindungan spesies tertentu.

Pendekatan penguatan MHA di Kabupaten Wakatobi ini terlihat menggunakan etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain atas asar nilai dan standar budaya sendiri. Dalam konteks ini adalah inisiasi yang cendrung berbentuk instruksi dari atas ke bawah (top-down). Jika hal ini tidak dipertimbangkan akan menjadi tantangan yang dapat menjadi batu sandungan pengembangan MHA di Kabupaten Wakatobi. Solusi mengurangi isu etnosentrisme ini dapat diminimalisir dengan penguatan lembaga adat dan teknis fasilitasi yang efektif. Definisi konservasi mainstrim yang menjadi patokan utama pengambil keputusan di Kabupaten wakatobi saat ini juga sebaiknya mempertimbangkan output berbasis solusi berkeadilan yang mencakup kebutuhan manusia bukan hanya berorientasi output kawasan perlindungan (wilayah dan spesies). Pendampingan forum adat yang intens, pengembangan masyarakat berbasis kebutuhan adat, penguatan regenerasi kelembagaan, pelibatan generasi muda, penggunaan teknologi dan sistem informasi, pelibatan masyarakat lintas adat (masyakat Bajo) dan pengembalian identitas adat menjadikan landasan dasar pembuatan program pengembangan MHA.

Refleksi lebih lanjut, hubungan manusia dengan pengelolaan laut memiliki kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat disederhanakan berdasarkan kepentingan atau target capaian institusi tertentu. Relasi ini berkontribusi pada pemenuhan kesejahteraan non-material untuk kepentingan bersama masyarakat yang meliputi rasa kepemilikan bersama dan pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya penetapan MHA ini, unsur dasar kesejahteraan seharusnya dapat difasilitasi penuh, namun jika salah eksekusi dalam pemberian program akan berdampak kepada perubahan pola pikir para MHA di masa yang akan datang atau bahkan kehilangan identitas adat. Roadmap yang jelas dan pendakatan antar disiplin ilmu harus merupakan pijakan dasar pada program pengembangan MHA di Wakatobi harapannya.

Comments (1)

Darwan Saputra

Kerja kolaborasi semua lembaga baik unsur pemerintah, NGO dan masyarakat itu sendiri menjadi sebuah semangat yang baik untuk mendorong MHA dalam pengelolaan area pesisir di Wakatobi.

  •              Join the community